Program Kotaku adalah salah satu program pemerintah dalam mengurangi tingkat kekumuhan perkotaan yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Program Kotaku singkatan dari Kota Tanpa Kumuh, merupakan transformasi dari program P2KP kemudian menjadi PNPM mandiri perkotaan hingga akhirnya menjadi Kotaku. Salah  satu lokasi Program  Kotaku adalah Kelurahan Pataruman Kabupaten Garut Jawa Barat, sejak tahun 2016.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi garda terdepan Program Kotaku. Tugas pokok BKM diantaranya menjadi motor penggerak penanganan kumuh,  mengambil kebutuhan secara kolektif, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM, mengadakan Rembug Warga Tahunan (RWT), mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi

 

Peran Anggota BKM Perempuan di BKM Pataruman

Kelurahan Pataruman memiliki BKM dengan koordinator perempuan, beranggotakan 10 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Anggota BKM yang didominasi oleh kaum perempuan ini datang dari berbagai profesi  mulai dari Guru Paud, pendamping desa, Ibu Rumah Tangga (IRT), aktivis  kegiatan sosial, tim pendamping Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan tenaga sukarela di kantor kelurahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda (Darwin 2005:8) bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai sakti(istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

 

Yuli Sumaryani sudah dua tahun menjadi koordinator BKM Pataruman, menurutnya “perbedaan latar belakang anggota BKM justru memudahkan dalam berkomunikasi baik itu keseharian maupun dalam mengerjakan tugas dan kegiatan yang ada di lembaga BKM ini”.  Meskipun tidak mendapat dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) namun Yuli dan anggota BKM lainnya tetap berperan aktif dalam berbagai kegiatan penanganan kumuh. Berangkat dari rasa keprihatinan melihat daerah kumuh di kelurahannya, Ia mengajak rekan-rekan BKM untuk memetakan  persoalan  daerah  kumuh di kelurahan tersebut. Mereka mengabdikan diri untuk masyarakat juga bukan hanya atas kehendak pribadi namun juga dukungan dari para suami.

Berangkat dari rasa keprihatinan melihat daerah kumuh di kelurahannya, Ia mengajak rekan-rekan BKM untuk memetakan  persoalan  daerah  kumuh di kelurahan tersebut. Mereka mengabdikan diri untuk masyarakat juga bukan hanya atas kehendak pribadi namun juga dukungan dari para suami.

“Ketika kegiatan hotmix malam haripun , maka para suami mendukung untuk menemani melihat pekerjaan yg sedang dilakukan” tutur Yuli. BKM Pataruman biasanya mengadakan pertemuan rutin dalam seminggu frekuensi 3-4 kali walaupun tanpa kegiatan mereka tetap menyempatkan bersilaturahmi. Selain aktif di BKM mereka juga menjadi kader Posyandu sehingga sering melakukan konseling tentang kesehatan dan pendidikan anak.

 

Selaras dengan Program Kotaku, BKM yang didominasi oleh kaum ibu ini juga  melakukan sosialisasi program pencarian anak di bawah lima tahun (balita) stunting dimana faktor pendukung adanya balita stunting karena gizi buruk dan berada di lingkungan kumuh. Koordinator dan anggota BKM Pataruman kerap melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk membuat lingkungan tertata rapi dan tidak kumuh, dengan bangunan rumah ataupun fasilitas infrastruktur yang selalu terpelihara juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ibu Yuli Sumaryani Motor Penggerak Perempuan di Desa Pataruman

Keinginan dari BKM Pataruman adalah memajukan lembaga BKM walau tanpa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM). Dalam menjalankan organisasi sebagai koordinator BKM, Yuli melakukan beberapa kebijakan yang memudahkan mereka untuk  bisa bergerak bersama, contohnya saat diamanahi suatu tanggungjawab maka ada pembagian tugas dan semua bekerja di lapangan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

 

BKM Pataruman juga mendapat julukan 'Joleta' dalam Bahasa Sunda  kepanjangan dari Jol eta deui Jol eta deui yang artinya dia lagi dia lagi,  karena memang perempuan-perempuan BKM Pataruman juga merangkap sebagai kader posyandu, PKK dan lain-lain. Kelurahan Pataruman sendiri dalam menyelenggarakan kegiatan apapun selalu melibatkan BKM. Menurut Yuli kunci dari keberhasilan mereka salah satunya kebersamaan dan kekompakan juga intensitas pertemuan yang sering sehingga komunikasi berjalan lancar.

Dalam melakukan siklus Program Kotaku mereka berusaha untuk melaksanakan semua tahapan walaupun kadang terkendala anggaran. Untuk kegiatan audit independen BKM Pataruman  melaksanakannya setiap tahun begitu juga dengan RWT  dilakukan setahun sekali, melalui buletin harian Kotaku dan kalender tahunan Program Kotaku  memuat informasi semua kegiatan BKM Pataruman.

BKM Pataruman terus berusaha agar kelembagaan ini terus berjalan, dengan bermodalkan BPM PPMK pemberian terakhir dari Program Kotaku mereka menyisihkan hasil laba dari UPK untuk kegiatan sosial juga pelaksanaan audit dan RWT. Kebetulan selain tenaga honorer di kelurahan Yuli juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan di instansi lain seperti di dinas sosial, dinas kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kegigihan Ibu-ibu anggota BKM Kelurahan Pataruman mendapatkan Program Gerbang Cahayaku

Kelurahan Pataruman selain memiliki BKM yang super aktif, kinerja kelembagaannya juga dinilai baik, BKM selalu melakukan siklus kegiatan Program Kotaku dan merupakan salah satu desa penyangga kota. Butuh kerja keras dan kesabaran ekstra untuk mendapatkan Program Kotaku. Perjuangan tersebut dimulai sejak tahun 2019 dengan penentuan lokasi program dilihat dari dokumen RPLP, dimana terdapat 15 RW dengan wilayah kumuh prioritas ada di 4 RW .

Permasalahan yang banyak terjadi adalah jaringan jalan kurang baik, drainase terhambat, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta MCK yang buruk. BKM yang terdiri dari perempuan-perempuan mandiri ini bisa membagi waktu untuk mengabdi pada keluarga dan juga kepada masyarakat itu memetakan potensi dan masalah serta mewujudkannya dalam bentuk Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Kemudian mereka mengusulkan di tingkat kecamatan juga dibahas di Forum BKM tingkat Kabupaten.  Kemudian Forum BKM tingkat kabupaten mengusulkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

 

Gayung bersambut Pemkab Garut menyetujui Kelurahan Pataruman masuk menjadi calon lokasi Program Gerakan Bangun Cegah Kumuh (Gerbang Cahayaku).  Program Gerbang Cahayaku merupakan replikasi dari Program Kotaku masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Garut tahun 2021. Namun setelah masuk dalam pagu anggaran pelaksanaan kegiatan tidak segera dapat dicairkan, dibutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk melakukan persiapan mulai dari Bulan Maret hingga Juli 2021.

Aspek-aspek yang dipersiapkan adalah berkas-berkas  legalitas lembaga dan kerjasama dengan lembaga terkait. Perjuangan BKM tidak berhenti sampai program masuk pagu anggaran APBD Garut saja tetapi mereka berjuang mensosialisasikan kepada warga yang daerahnya mendapatkan dana program pemerintah yang selanjutnya akan diperbaiki.  Perjuangan yang paling besar adalah mencari tempat untuk ruang terbuka publik, dapatlah tanah carik yang dibangun dan dihuni oleh warga. Setelah dilakukan pendekatan terhadap warga yang menempati tanah carik tersebut agar siap meninggalkan bangunan yang mereka tinggali barulah  pelaksanaan kegiatan Gerbang Cahayaku dimulai pada Bulan September  hingga November 2021.

Seluruh anggota BKM bekerja semaksimal mungkin, saat rapat mereka menerapkan sistem musyawarah mufakat, jika tidak dihasilkan kesepakatan juga maka diputuskan melalui suara terbanyak. Perjuangan Yuli bersama anggota BKM lainnya tidak sia-sia, mereka tersenyum bahagia, Program Gerbang Cahayaku terlaksana dengan baik. Terdapat gapura yang indah, jalan lingkungan sepanjang 1054 meter, drainase lingkungan sepanjang 606 meter. Kini anak-anak bisa bermain bebas di Ruang Terbuka Publik (RTP), bangunan MCK kini jauh lebih bagus sehingga warga dapat menggunakannya dengan nyaman.   

 

Peran perempuan-perempuan BKM Pataruman  dalam Penangananan Permukiman Kumuh

Awal terpilihnya lokasi Pataruman menjadi pilot project ketika Forum BKM Kabupaten Garut beserta beberapa ketua forum kecamatan diminta untuk hadir oleh Askot mandiri (Asri) beserta tim untuk penentuan wilayah terduga kumuh di luar wilayah yang sudah tertuang dalam SK Kumuh Bupati. Muncul beberapa nama BKM dari semua kecamatan beserta deliniasi wilayah kumuhnya saat itu terduga kumuh di Pataruman kondisi awalnya 5,41 hektar. Setelah adanya replikasi Program Kotaku tersisa 1,22 hektar dengan capaian penanganan kumuh sebesar 4,19 hektar.

Kelurahan Pataruman terpilih karena BKM Pataruman menurut penilaian tim faskel beserta Asri dan timnya adalah BKM yang secara kegiatan perguliran masuk dalam kategori lancar dan kekompakan BKM dalam berorganisasi. Setiap minggunya BKM kerap menyempatkan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti tenaga ahli, faskel dan Dinas Perkim hingga membuahkan hasil. Dengan kesuksesan dan keberhasilan beberapa kegiatan di lapangan sehingga bupati pun memberikan satu penghargaan kepada BKM Pataruman.

Pataruman mendapat kegiatan PPMK tahun 2014 dengan dana 100 juta dengan Skim perguliran besaran pinjaman bagi KSM per orang Rp 5 juta sedangkan per kelompok Rp 30 juta.  Total KSM di Kelurahan Pataruman ada sekitar 30 KSM.   UPK merupakan sub ordinasi BKM. Kegiatan perguliran PPMK saat ini berjalan baik dengan tingkat pengembalian  91%, karena capaian pengembalian memuaskan maka UPK dapat berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan audit independen setiap tahunnya. Sebagai BKM dalam kegiatan perguliran PPMK kerap melakukan pemantauan, kebijakan Skim (skema ketentuan pinjaman), pendampingan kelompok peminjam, setiap tahun melakukan evaluasi dari kegiatan pinjaman bergulir PPMK melalui Rembug Warga Tahunan (RWT).  BKM mengawal transparansi dan akuntabilitas dengan kegiatan RWT dan audit.

Untuk melihat bagaimana Peran perempuan dalam sebuah program atau pembangunan, ada 4 indikator yang dikenal APKM, singkatan dari Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, yaitu:

1. Akses: Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).
2. Partisipasi: Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.
3. Kontrol: Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. Manfaat: Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atu laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

 

Dalam konteks ini pula, terlihat jelas peran Perempuan dalam Penangananan kumuh, dimana 99% anggota BKM adalah perempuan. Ketika misalnya BKM Perempuan mendapatkan informasi tentang Program Gerbang Cahayaku dan kemudian mengakses infromasi tersebut kepada sumber daya strategis, maka jelas akses Informasi dan juga terhadap sumberdaya terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan perempuan dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian partisipasi, bagaimana 99% anggota BKM perempuan menunjukan tingkat partisipasi yang tinggi dan keterwakilan yang tinggi dalam program, kemudian juga tentu mengajak perempuan lain untuk terlibat dalam pembangunan atau penanganan kumuh. Dalam hal kontrol juga jelas, Hampir bisa dikatakan bahwa Perempuan cukup mendominasi di setiap kegiatan dan pengambilan keputusan terhadap program, pengambilan keputusan terhadap jenis kegiatan yang akan dilakukan, titik kegiatan yang akan dilakukan, sasaran pemanfaatnya dll, menunjuk control yang besar perempuan dalam kegiatan itu. Yang terakhir terkait dengan manfaat, Misalnya dengan pembangunan RTP, ini sarat isu-isu privat terkait perempuan dan anak-anak, menunjukan sensitifitas dan naluri perempuan untuk bagaimana anak-anak dapat memperoleh ruang bermain pada masa kecilnya.

BKM  Pataruman  kerap melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya hidup sehat dan untuk hidup sehat sangat perlu lingkungan bersih dan sehat, tentunya dengan bekerja bersama agar mudah melakukannya. Fungsi BKM hanya sebatas memfasilitasi saja dengan BOP yg tidak besar namun BKM Paratuman tetap semangat. Sebetulnya mengajak tanpa imbalan itu susah sekali di masyarakat mengingat dengan banyaknya program bantuan sosial yang beragam menjadikan masyarakat malas dan tidak peduli sekitarnya. Tetapi dengan pendekatan persuasif koordinator dan anggota BKM Pataruman mencoba mengenalkan kepada masyarakat kalau lingkungan bisa tertata rapi dan tidak kumuh , dengan bangunan rumah ataupun fasilitas infrastruktur yang selalu terpelihara akan meningkatkan perekonomian di masyarakat karena akses jalan yang mudah dan lancar.

 

Menurut Koordinator BKM Pataruman “Peran perempuan sangat penting sebagai pribadi seorang istri, Guru dari anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dalam membangun negeri ini. Dalam semua bidang perempuan sering dilibatkan karena berpengaruh besar dalam  kemajuan organisasi ataupun sebagai penentu  kesejahteraan keluarga”

 

Perihal yang bisa dijadikan pelajaran adalah semua berhak berperan aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur, mengelola dan memelihara hasil infrastruktur, berorganisasi tanpa terkecuali kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa (BKM) diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika penyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki. [Garut]